JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Pemerintah Indonesia mewaspadai dampak jangka panjang dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang dinilai telah merusak tatanan perdagangan dunia berbasis aturan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah menghapus prinsip rule-based global order yang selama ini menjadi fondasi stabilitas ekonomi internasional.
Ketidakpastian akibat hilangnya aturan global
Sri Mulyani menegaskan bahwa absennya aturan jelas dalam perdagangan internasional memicu ketidakpastian yang meluas dan berisiko menekan aktivitas ekonomi di berbagai negara.
Baca Juga: Sri Mulyani Temui Dubes AS Bahas Tarif dan APBN 2025
Kebijakan tarif tinggi yang diterapkan secara selektif oleh Amerika Serikat bukan hanya berdampak pada negara sasaran, tetapi juga menggoyang kepercayaan terhadap sistem perdagangan multilateral.
“Ketika tatanan global berbasis aturan ini menghilang, ketidakpastian pun muncul. Dan ketidakpastian itu langsung menekan kegiatan ekonomi dunia,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).
Dampak ekonomi ke negara-negara mitra dagang
Mengutip proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), Sri Mulyani menyebut bahwa negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada perdagangan akan menjadi pihak yang paling merasakan efek dari gejolak ini.
Baca Juga: China Peringatkan Negara Mitra Soal Kesepakatan Dagang dengan AS
Filipina diperkirakan mengalami koreksi pertumbuhan sebesar 0,6 poin persentase, Vietnam 0,9 poin, Thailand 1,1 poin, dan Meksiko bahkan sampai 1,7 poin.
Indonesia juga tidak sepenuhnya luput dari dampak. Meski koreksi relatif lebih rendah, yaitu 0,4 poin persentase menjadi 4,7%, hal ini tetap menandakan tekanan yang nyata pada perekonomian nasional.
Strategi mitigasi melalui diplomasi ekonomi
Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Langkah proaktif diambil dengan mengupayakan negosiasi bilateral guna mencegah dampak langsung yang lebih besar terhadap perekonomian.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan APBN 2025 Dikelola Secara Kredibel
Sri Mulyani menegaskan bahwa proses diplomasi masih berjalan, dengan harapan Indonesia bisa mendapatkan perlakuan yang lebih adil dalam lanskap perdagangan global yang semakin tidak menentu.
Pemerintah memposisikan diri sebagai aktor aktif yang terus memperjuangkan kepentingan nasional di tengah ketidakstabilan sistem internasional yang terus berubah.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
