SEOUL, NusantaraOfficial.com – Puluhan ribu pengunjuk rasa memadati pusat kota Seoul, Sabtu (15/3/2025), untuk menuntut pemecatan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol yang tengah menghadapi proses pemakzulan. Unjuk rasa ini terjadi hanya beberapa hari sebelum Mahkamah Konstitusi dijadwalkan mengeluarkan keputusan terkait status Yoon sebagai kepala negara.
Gelombang Demonstrasi di Pusat Kota Seoul
Kelompok sipil anti-Yoon yang dikenal dengan nama Candle Move menjadi penyelenggara utama aksi protes yang berlangsung di dekat Mahkamah Konstitusi. Dilaporkan bahwa pengadilan masih mempertimbangkan apakah akan mengembalikan atau mencopot Yoon dari jabatannya setelah pemakzulan yang terjadi akibat deklarasi darurat militer singkat pada 3 Desember 2024.
“Beberapa pihak berspekulasi bahwa jika Yoon dikembalikan ke jabatannya, ia bisa bertindak lebih sembrono. Namun, pemecatannya sudah menjadi hal yang jelas,” ujar Kim Min-woong, salah satu pemimpin demonstrasi tersebut.
Selain aksi yang diprakarsai oleh Candle Move, demonstrasi serupa juga digelar di daerah Gwanghwamun. Protes ini diikuti oleh lebih dari 100 anggota parlemen oposisi dari Partai Demokratik Korea (DPK) yang berbaris dari Majelis Nasional menuju lokasi utama demonstrasi.
Tekanan Politik dan Dukungan dari Serikat Buruh
Pemimpin fraksi DPK, Park Chan-dae, menyatakan keyakinannya bahwa Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan pemecatan Yoon secara bulat. Menurutnya, membiarkan Yoon tetap menjabat akan memperburuk kondisi politik dan membawa negara menuju otoritarianisme.
Serikat buruh terbesar di Korea Selatan, Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), juga turun ke jalan dengan estimasi peserta mencapai 20.000 orang. Mereka menyuarakan tuntutan serupa agar pemakzulan Yoon segera diputuskan dan dijalankan.
Sementara itu, kelompok konservatif pendukung Yoon juga melakukan aksi tandingan di beberapa titik di pusat kota Seoul. Sekitar 35.000 orang berkumpul di Gwanghwamun dengan mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat, menyerukan agar Yoon tetap menjabat dan mendesak pembubaran Majelis Nasional.
Antisipasi Keamanan dan Langkah Kepolisian
Pihak kepolisian Korea Selatan telah mengerahkan sekitar 3.600 personel untuk menjaga ketertiban dan mencegah bentrokan antar demonstran. Dinding bus polisi dipasang di berbagai jalan utama sebagai langkah pengamanan.
Otoritas transportasi kota Seoul juga mengumumkan bahwa stasiun kereta bawah tanah Anguk, yang berlokasi dekat dengan Mahkamah Konstitusi, akan ditutup pada hari pengumuman putusan pemakzulan hingga situasi dianggap stabil.
Dengan ketegangan politik yang semakin meningkat, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hari ke depan akan menjadi momen krusial bagi masa depan kepemimpinan di Korea Selatan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
