Proyeksi Pertumbuhan 2025 Dinilai Terlalu Optimistis
JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Proyeksi optimistis pemerintah soal pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dinilai tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa Indonesia berpotensi hanya tumbuh di kisaran 4,2% hingga 4,5%, jauh di bawah asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mematok target 5,2%.
Prediksi ini juga lebih rendah dari perkiraan World Bank sebesar 5,1% dan proyeksi OECD di angka 4,9%. Menurut Achmad, proyeksi resmi terkesan mengabaikan faktor struktural domestik yang belum siap menghadapi tekanan eksternal, terutama di tengah tren proteksionisme global yang makin menguat.
Baca Juga: Inflasi Kuartal II-2025 Diprediksi Naik, Ini Penyebabnya
“Prediksi kami tidak dilandasi pesimisme, tapi cerminan atas realitas respons kebijakan yang masih lemah, lambat, dan kurang terkoordinasi,” tegas Achmad, Jumat (11/4/2025).
Ketergantungan pada APBN Tanpa Penguatan Ekonomi Riil
Lebih lanjut, Achmad mengungkapkan bahwa akar persoalan bukan sekadar pada faktor eksternal seperti kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, namun lebih kepada strategi fiskal yang tidak responsif.
Ia menyoroti dominasi pendekatan konvensional dalam belanja negara, termasuk subsidi luas yang tidak tepat sasaran, serta minimnya insentif bagi sektor produktif.
Ketergantungan berlebihan terhadap APBN tanpa dibarengi dengan penguatan struktur ekonomi riil membuat Indonesia rentan terguncang dalam menghadapi krisis.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia 2025 Melambat? Kadin: Pertumbuhan Tetap On Track
Di sisi lain, belum ada langkah konkret untuk menyusun strategi jangka menengah yang bisa menghadirkan perubahan struktural dalam sektor ekonomi nasional.
“Kalau pola kebijakan saat ini tidak dikoreksi, 2025 bisa jadi titik balik negatif bagi ekonomi kita,” tambahnya.
Hilirisasi dan Diversifikasi Ekspor Masih Belum Teruji
Achmad juga menyoroti bahwa program hilirisasi yang selama ini menjadi andalan pemerintah belum memberi kontribusi signifikan terhadap diversifikasi ekspor.
Upaya memperluas pasar non-tradisional masih bersifat sporadis dan belum menunjukkan arah strategis yang jelas.
Baca Juga: OECD Peringatkan Krisis Utang, Bagaimana Posisi Indonesia?
Sementara itu, reformasi perpajakan dinilai belum mampu menjangkau sektor-sektor strategis baru seperti ekonomi digital dan sektor informal yang terus tumbuh.
Ketiadaan respons yang menyeluruh terhadap perubahan lanskap global menjadikan posisi Indonesia semakin rapuh di tengah arus proteksionisme dan perlambatan perdagangan dunia.
“Jika pemerintah gagal beradaptasi dan tetap bertahan pada pendekatan kebijakan yang tidak adaptif, maka risiko tekanan ekonomi bisa jauh lebih berat dari yang diperkirakan,” tutup Achmad dalam pernyataannya.
Baca Juga: Sri Mulyani Tegaskan APBN 2025 Dikelola Secara Kredibel
