Pemerintah Sasar Pajak dari Sektor Ilegal Berpotensi Besar

JAKARTA, BursaNusantara.com – Pemerintah tengah mengintensifkan strategi ekstensifikasi pajak dengan mengarahkan perhatian ke sektor-sektor ilegal yang selama ini belum tergarap maksimal, sebagai bagian dari upaya peningkatan rasio pajak nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa optimalisasi penerimaan negara tidak hanya difokuskan pada sektor formal, melainkan juga terhadap potensi dari aktivitas ilegal yang berdampak signifikan terhadap sumber daya negara.

Sponsor

“Langkah-langkah ekstensifikasi dilakukan dari sisi pemungutan yang berpotensi atau yang selama ini memang belum terkumpul secara memadai,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (24/4).

Baca Juga: Tambang Ilegal Rusak Hutan Pendidikan Unmul 3,26 Hektar

Fokus pada Sektor Ilegal Berpotensi Tinggi

Tiga sektor utama yang menjadi perhatian dalam kebijakan ini adalah illegal fishing, illegal logging, dan illegal mining.

Ketiganya dinilai menyimpan potensi penerimaan yang besar sekaligus kerap menjadi sumber kerugian negara akibat minimnya pengawasan dan pemungutan pajak.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah tak berjalan sendiri. Upaya penindakan dan pengumpulan pajak dari sektor ilegal ini akan dilakukan secara terintegrasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga teknis terkait.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Pajak Maret 2025 Naik 6,6%, Ekonomi Menguat

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Tingkatkan Efektivitas

Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus memberantas praktik ekonomi ilegal yang selama ini merusak ekosistem fiskal.

Pengawasan akan diperkuat dari hulu ke hilir guna memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.

“Kami akan lakukan ini bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait, baik dari sektor perikanan, kehutanan, hingga pertambangan,” tegasnya.

Dengan menyasar sektor-sektor yang selama ini luput dari radar perpajakan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat struktur penerimaan negara dan menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembangunan berkelanjutan.