SEOUL, NusantaraOfficial.com – Ketegangan politik di Korea Selatan semakin meningkat menjelang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol. Putusan ini diperkirakan akan diumumkan dalam minggu ini, di tengah kekhawatiran akan potensi aksi kekerasan dari pihak yang mendukung maupun menolak pemecatan sang presiden.
Mahkamah Konstitusi Siap Umumkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dijadwalkan mengumumkan keputusan akhir mengenai pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol dalam beberapa hari ke depan. Yoon sendiri masih belum memberikan pernyataan resmi mengenai apakah ia akan menerima putusan tersebut.
Yoon telah dibebaskan dari tahanan pada 8 Maret 2025, setelah ditahan selama 52 hari akibat penerapan darurat militer. Meski telah bebas, ia tetap berada di kediaman resminya di Seoul sembari menunggu keputusan akhir pengadilan.
Sejumlah politisi dari partai yang berkuasa serta salah satu pengacara presiden telah menyatakan kesediaan untuk menerima keputusan pengadilan. Namun, Yoon sejauh ini memilih untuk bungkam mengenai sikapnya terhadap putusan tersebut.
Tekanan Publik terhadap Yoon Suk-yeol
Para pengamat politik menilai bahwa Yoon perlu secara terbuka menyatakan komitmennya untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Sebagai kepala negara, ia memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ia janjikan saat menjabat. Presiden harus mengumumkan bahwa ia akan menerima keputusan pengadilan, atau berisiko menjerumuskan negara ke dalam kekacauan yang lebih dalam,” ujar Lee Joon-han, profesor ilmu politik dari Universitas Nasional Incheon, dikutip dari Yonhap pada Senin (17/3/2025).
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan antara 10 dan 12 Maret 2025 oleh Embrain Public, K-Stat Research, Korea Research, dan Hankook Research menunjukkan bahwa 42% responden menyatakan tidak akan menerima putusan pengadilan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan pandangan mereka sendiri.
Protes Massa dan Potensi Kekerasan
Sejak beberapa minggu terakhir, protes besar-besaran terjadi di berbagai kota di Korea Selatan. Para pendukung Yoon berkumpul di dekat pengadilan untuk menuntut pembatalan pemakzulan, sementara kelompok oposisi menuntut agar putusan segera ditegakkan.
Kerusuhan serupa pernah terjadi dalam kasus pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada 2017. Saat itu, protes keras pendukungnya menyebabkan empat orang tewas di dekat pengadilan. Kekhawatiran serupa muncul jika Mahkamah Konstitusi memutuskan memberhentikan Yoon dari jabatannya.
Pada 19 Januari 2025, puluhan pendukung Yoon bahkan menyerbu Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk memprotes keputusan hakim yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap sang presiden.
Sikap Partai Kekuatan Rakyat
Kweon Seong-dong, pemimpin fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, menyatakan bahwa partainya akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, ia tidak memberikan komentar apakah sikap ini juga didukung oleh kantor kepresidenan.
Pihak kepresidenan sendiri dilaporkan masih berdiskusi dengan tim hukum Yoon terkait langkah yang akan diambil setelah putusan pengadilan. Seok Dong-hyeon, pengacara Yoon, sebelumnya menyatakan bahwa presiden akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi.
Yoon Suk-yeol dan Harapan untuk Kembali Berkuasa
Selama persidangan pemakzulan, Yoon tetap bersikeras bahwa deklarasi darurat militer yang ia terapkan merupakan bagian dari kewenangannya sebagai presiden.
Dalam sidang terakhir pada 25 Februari 2025, Yoon menyampaikan pidato pembelaan selama 70 menit, menuduh lawan politiknya berkolusi dengan “kekuatan anti-negara” dan menegaskan bahwa jika ia kembali menjabat, ia akan mendedikasikan sisa masa jabatannya untuk reformasi politik.
Pernyataan ini ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai keyakinan Yoon bahwa pengadilan akan memutuskan sesuai dengan keinginannya. Hingga kini, tidak ada indikasi bahwa ia akan mengeluarkan pernyataan penerimaan jika putusan pemakzulan tetap ditegakkan.
Sementara itu, ketegangan di Korea Selatan masih tinggi, dengan berbagai pihak bersiap menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat. Situasi ini menjadi ujian besar bagi stabilitas politik negara tersebut di tengah gejolak yang terus berlanjut.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
