JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) diharapkan memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS serta membuka peluang pendanaan baru bagi berbagai proyek pembangunan di dalam negeri.
Indonesia Resmi Bergabung dengan New Development Bank
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan NDB setelah menerima undangan dari Presiden NDB, Dilma Vana Rousseff. Keputusan ini menyusul status Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak awal 2025.
BRICS merupakan blok ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Indonesia menjadi anggota baru bersama Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa Indonesia memiliki hak untuk bergabung dengan NDB dan diminta untuk melakukan investasi sesuai formula yang telah ditetapkan.
“New Development Bank adalah bagian dari perbankan di bawah BRICS. Indonesia sebagai anggota BRICS punya jatah untuk ikut dalam New Development Bank,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Meskipun besaran modal penyertaan belum dirinci, Airlangga memastikan pembayaran investasi dapat dilakukan dalam jangka waktu tujuh tahun.
Keuntungan dan Konsekuensi Keanggotaan NDB
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia dengan NDB bertujuan memperkuat sektor pembangunan melalui pembiayaan multilateral.
“Kita juga telah diundang untuk ikut menjadi anggota New Development Bank dan telah membicarakan dengan tim keuangan kita. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk bergabung dengan NDB,” kata Prabowo di Istana Merdeka.
Namun, ekonom Arif Budimanta mengingatkan bahwa keanggotaan di NDB membawa konsekuensi seperti kewajiban penyetoran modal serta mekanisme voting. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun pipeline proyek berkelanjutan untuk diajukan ke NDB.
“Yang perlu diperhatikan adalah skema pembiayaan dari NDB, termasuk tingkat bunga, lama pinjaman, mata uang, serta jenis proyek yang dibiayai,” ujarnya.
Fokus Pendanaan: Energi Terbarukan dan Infrastruktur
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, menyebut bahwa NDB tertarik berpartisipasi dalam pendanaan proyek energi terbarukan dan infrastruktur di Indonesia.
“Dalam hal ini, NDB ingin berpartisipasi dalam pendanaan, terutama pada proyek renewable energy, infrastruktur, dan lainnya,” ujar Rosan di Istana Merdeka, Selasa (25/3/2025).
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia diundang untuk mempelajari implementasi proyek konversi sampah menjadi energi yang telah dibiayai oleh NDB di negara lain.
“Kita diundang untuk melihat langsung proyek konversi sampah menjadi energi yang telah mereka lakukan, karena ini juga sejalan dengan program pemerintah,” jelasnya.
Selain sektor energi, pembahasan juga mencakup pembangunan infrastruktur guna menekan biaya logistik.
Kolaborasi dengan Danantara Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan adanya potensi kolaborasi antara NDB dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk mendukung pembangunan di Indonesia.
“Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia? Kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi,” kata Sri Mulyani.
Namun, ia juga menyoroti kebijakan BRICS yang berupaya mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyatakan akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan terkait strategi keuangan Indonesia di NDB.
Bergabungnya Indonesia ke dalam NDB menandai langkah strategis dalam memperkuat kerja sama internasional dan memanfaatkan pembiayaan multilateral untuk pembangunan nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan memastikan optimalisasi manfaat dari keanggotaan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
