JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat posisi diplomatiknya dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai poros utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia berupaya menciptakan kerja sama perdagangan yang adil dan seimbang dalam hubungan bilateral dengan AS, dengan landasan lima prioritas strategis yang dirancang secara menyeluruh.
Lima agenda utama demi kerja sama yang seimbang
Menurut Airlangga, kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sekaligus menjembatani kepentingan global.
Baca Juga: Aksi “Hands Off!” Guncang AS, Ribuan Unjuk Rasa Lawan Trump
Pertama, menjaga ketahanan energi nasional agar tetap stabil dalam jangka panjang. Kedua, memperluas akses pasar ekspor Indonesia ke AS melalui penyesuaian tarif yang kompetitif.
Ketiga, pemerintah mendorong reformasi regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah investasi, sebagai bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.
Keempat, kerja sama rantai pasok industri strategis, termasuk sektor critical minerals, menjadi fokus penting demi nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Kelima, perluasan kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kesehatan, pertanian, dan energi terbarukan, turut menjadi sorotan dalam agenda bilateral tersebut.
Baca Juga: China Peringatkan Negara Mitra Soal Kesepakatan Dagang dengan AS
Dukungan kuat dari pelaku usaha global
Langkah Indonesia mendapat dukungan dari sejumlah asosiasi dan korporasi besar dunia, termasuk US-Asean Business Council, US-IBC, serta perusahaan-perusahaan global seperti Amazon, Boeing, Microsoft, hingga Google.
Keterlibatan mereka dinilai sebagai sinyal positif bahwa Indonesia masih menjadi mitra strategis utama di kawasan Asia Tenggara.
Airlangga menegaskan bahwa tahap selanjutnya dari proses ini akan melibatkan pendekatan internal dengan para pemangku kepentingan dalam negeri, serta komunikasi lanjutan dengan pihak AS guna mengakselerasi negosiasi pada level teknis.
Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah negosiasi selalu berpijak pada prinsip menjaga kedaulatan dan kepentingan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru