JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa permasalahan teknis dalam penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/Coretax) menjadi salah satu penyebab utama jebloknya penerimaan pajak di awal tahun 2025. Akibatnya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Februari 2025 mencapai Rp 31,2 triliun.
Coretax Hambat Penerimaan Pajak
Penerimaan pajak pada Februari 2025 tercatat sebesar Rp 187,8 triliun atau 8,6% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 2.189 triliun. Namun, angka ini menunjukkan penurunan signifikan sebesar 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Coretax, yang diharapkan dapat mempermudah administrasi perpajakan, justru mengalami kendala teknis yang menghambat proses penerimaan pajak. Implementasi sistem ini sejak 1 Januari 2025 menimbulkan berbagai permasalahan teknis, seperti gangguan pada akses data serta pembayaran pajak.
“Ketika diimplementasikan sejak 1 Januari, implementasi ini kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan teknikal dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga mengganggu data-data penerimaan pajak kita, mengganggu akses pembayaran pajak kita dan sebagainya,” ujar Misbakhun dalam acara Capital Market Forum 2025 di Jakarta, Jumat (21/3/2025), dikutip dari Antara.
Faktor Penyebab Defisit APBN
Selain penerimaan pajak yang melemah, defisit APBN juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Melemahnya harga komoditas global menyebabkan penurunan kinerja PNBP, meskipun masih dalam batas normal.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai justru mengalami kenaikan, mencapai Rp 52,5 triliun atau tumbuh 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa penerimaan pajak mengalami penurunan meskipun sektor kepabeanan dan cukai meningkat.
“Karena penerimaan bea cukai juga naik, sebenarnya tidak sewajarnya penerimaan pajaknya turun. Karena apa? Kalau penerimaan kepabeanan dan cukainya naik, penerimaan pajak pasti naik. Jadi kalau ada penerimaan pajak turun, pasti ada problem teknikal Coretax yang belum bisa kita jelaskan di mana letak permasalahan yang sebenarnya,” ujar Misbakhun.
Sinyal Pemulihan Penerimaan Pajak
Meskipun mengalami tekanan di awal tahun, penerimaan pajak diperkirakan akan mengalami pemulihan pada Maret dan April 2025. Hal ini seiring dengan masuknya pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) dari wajib pajak individu dan korporasi ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini juga menyampaikan bahwa per 17 Maret 2025, realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan bruto sebesar 6,6% secara tahunan (year on year). Angka ini lebih baik dibandingkan Februari 2025, yang mencatatkan kontraksi 3,8%.
“Situasi ini pasti biasanya kita akan mengalami rebound ketika kita (masuk) bulan Maret dan bulan April ketika SPT PPh perorangan dan PPh korporasi itu tahunannya masuk kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kita mulai recovery, dan kemudian baru kita PPh Pasal 25 dan seterusnya itu mulai di bulan-bulan selanjutnya,” ujar Misbakhun.
Tantangan dan Langkah Strategis
Komisi XI DPR RI terus memantau implementasi Coretax dan memastikan agar kendala teknis dapat segera diatasi guna mengembalikan kinerja penerimaan pajak ke jalur yang seharusnya. Misbakhun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan APBN agar defisit tetap terkendali.
Sebagai langkah strategis, pemerintah berupaya menjaga defisit APBN agar tetap berada di angka 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Diharapkan, dengan perbaikan sistem administrasi perpajakan dan optimalisasi kebijakan fiskal, penerimaan negara dapat kembali meningkat dan defisit APBN dapat ditekan.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
