WASHINGTON, NusantaraOfficial.com – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump tengah merancang pemangkasan besar-besaran dalam struktur diplomatiknya, termasuk pemotongan dana internasional hingga hampir 50%.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran menjelang tahun fiskal 2026, sebagaimana dilaporkan oleh AFP, Kamis (17/4/2025).
Revisi Radikal Anggaran Departemen Luar Negeri
Departemen Luar Negeri AS disebut tengah menyiapkan proposal pemangkasan jangkauan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Bank Indonesia Perkuat Organisasi Lewat Rotasi Pimpinan
Dokumen internal menunjukkan bahwa anggaran akan dikurangi menjadi US$ 26 miliar dari tahun sebelumnya sebesar US$ 28,4 miliar.
Perubahan tersebut menyasar penghapusan pendanaan ke berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Pemangkasan Program Global
Program-program penting seperti penjagaan perdamaian, pertukaran budaya dan pendidikan seperti Fulbright, hingga vaksinasi anak di negara berkembang turut terancam dibatalkan.
Baca Juga: Rusia dan AS Siap Dialog Soal Ukraina
Bahkan, inisiatif kesehatan ibu dan anak juga masuk dalam daftar yang berpotensi dihentikan.
USAID, lembaga pembangunan milik AS, juga disebut-sebut akan digabungkan dengan Departemen Luar Negeri dan kemungkinan besar dibubarkan sepenuhnya.
Penutupan Kedutaan dan Konsulat
Dalam rencana tersebut, terdapat 10 kedutaan besar dan 17 konsulat yang direncanakan akan ditutup.
Wilayah yang terdampak antara lain Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan, Malta, serta beberapa konsulat di Prancis, Jerman, Skotlandia, dan Italia.
Baca Juga: Ketegangan Israel-Lebanon Memanas, Serangan Udara Dilancarkan
Di Kanada, konsulat AS di Montreal dan Halifax akan diperkecil menjadi pos diplomasi jarak jauh dengan staf lokal minimal.
Reaksi Pejabat dan Pengamat
Juru Bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menyatakan belum ada rencana final dan penentu akhir tetap berada di tangan Gedung Putih dan Kongres.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan kembali komitmen AS terhadap NATO, namun belum menyatakan secara terbuka dukungannya terhadap memo tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih
Asosiasi Layanan Luar Negeri AS menyebut pemangkasan ini sebagai kebijakan yang berisiko.
Mantan Duta Besar AS untuk Rusia, Michael McFaul, menyebutnya sebagai “hadiah” bagi Partai Komunis Tiongkok.
Implikasi dan Proses Legislasi
Pemangkasan ini belum bisa dijalankan tanpa persetujuan Kongres AS, yang masih membutuhkan dukungan bipartisan.
Meskipun mayoritas dikuasai oleh Partai Republik, dukungan Demokrat tetap diperlukan untuk meloloskan RUU pengurangan anggaran tersebut.
Baca Juga: Revisi UU TNI Dipastikan Tak Langgar Semangat Reformasi
Memo tersebut, bertanggal 10 April 2025, masih dalam tahap pembahasan internal dan belum diumumkan secara resmi ke publik.
Namun, laporan terbaru menyebut Rubio telah menghapus 139 hibah senilai US$ 214 juta, termasuk program terkait ujaran kebencian di Inggris.
Langkah ini dipandang sebagai permulaan dari restrukturisasi total kebijakan luar negeri AS yang kini diarahkan pada prioritas domestik dan pengurangan peran global.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
