Pemerintah AS Tindak Mahasiswa Pro-Palestina
JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencabut visa puluhan mahasiswa dari sejumlah universitas ternama karena keterlibatan mereka dalam aksi dukungan terhadap Palestina.
Tindakan ini dinilai sebagai bagian dari pengetatan kebijakan terhadap aktivisme politik yang dinilai berdampak negatif terhadap kebijakan luar negeri AS.
Mahasiswa dari Universitas California Los Angeles (UCLA), University of California Berkeley, Stanford University, dan Columbia University menjadi sasaran dalam gelombang pencabutan visa tersebut.
Baca Juga: Eropa Perbarui Peringatan Perjalanan ke AS di Bawah Trump
Menurut Rektor UCLA Julio Frenk, sebanyak enam mahasiswa aktif dan enam mantan mahasiswa di kampusnya kehilangan status visa mereka yang sebelumnya terdaftar dalam Program Pertukaran Pelajar dan Pengunjung (Student and Exchange Visitor Program).
“Pemberitahuan pencabutan visa ini menyebutkan bahwa alasan utama adalah pelanggaran terhadap ketentuan program visa,” ujar Frenk, Selasa (8/4/2025), dikutip dari Anadolu.
Ia menambahkan, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran luas di lingkungan akademik, terutama terkait kebebasan berekspresi mahasiswa.
Baca Juga: Daftar Universitas Milik BUMN di Indonesia, Pilihan Kuliah Terbaik
Universitas Elite Terimbas, Mahasiswa Diminta Pulang
Pihak University of California Berkeley mengonfirmasi bahwa enam mahasiswanya yang sebelumnya memiliki visa F-1 kini diperintahkan untuk segera meninggalkan AS.
Hal serupa terjadi di Stanford, di mana empat mahasiswa dan dua lulusan baru kehilangan status keimigrasiannya.
Sementara itu, laporan surat kabar kampus Columbia Spectator menyebutkan bahwa visa empat mahasiswa internasional Columbia University turut dicabut dalam gelombang kebijakan ini.
Selain pencabutan visa, otoritas imigrasi AS juga melakukan penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa internasional pada Maret 2025 lalu. Di antaranya Mahmoud Khalil dari Columbia dan Rumeysa Ozturk dari Tufts University. Badar Khan Suri, mahasiswa pascasarjana di Georgetown, juga ditahan atas tuduhan dukungan terhadap Palestina.
Baca Juga: Israel Tahan Pajak Palestina Senilai Rp 16,5 Triliun Sejak 2019
Ketegangan Meningkat di Tengah Isu Gaza
Kebijakan pencabutan visa ini dilakukan dengan merujuk pada undang-undang imigrasi AS yang memungkinkan deportasi jika aktivitas individu dianggap memberi dampak serius terhadap kebijakan luar negeri negara tersebut.
Langkah tersebut terjadi di tengah meningkatnya protes mahasiswa terhadap perang Israel di Gaza, yang menurut laporan telah menewaskan lebih dari 50.000 orang sejak 7 Oktober 2023 dan menghancurkan wilayah tersebut secara masif.
Mahasiswa dari berbagai penjuru AS terus menggelar demonstrasi di dalam dan luar kampus, menuntut agar pemerintah AS menghentikan dukungannya terhadap Israel dan memperjuangkan hak-hak warga Palestina yang terjepit dalam konflik berkepanjangan.
Baca Juga: Serangan Israel ke Gaza, 404 Warga Tewas dan Dunia Bereaksi
Pemerintah AS Tegas Sikapi Gerakan Pro-Palestina
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan bahwa hingga berita ini dirilis, sekitar 300 visa pelajar telah dicabut.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan mentoleransi aktivitas yang dianggap membahayakan kepentingan nasional, termasuk dukungan terhadap kelompok atau isu yang dipandang kontroversial secara geopolitik.
Baca Juga: Serangan Israel di Gaza Tewaskan 15 Tenaga Medis
Kebijakan ini memicu kekhawatiran luas di kalangan akademisi, mahasiswa internasional, dan pemerhati kebebasan sipil, yang menilai tindakan tersebut dapat mengancam kebebasan akademik dan hak menyampaikan pendapat di lingkungan kampus.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
