JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan roadmap program 3 juta rumah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak awal 2025.
Maruarar, yang akrab disapa Ara, menegaskan bahwa peta jalan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam merealisasikan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
Dokumen Telah Diserahkan ke DPR
Dalam keterangannya kepada media, Ara mengungkapkan bahwa roadmap tersebut sudah dikirim kepada DPR beberapa bulan lalu. Namun, ia enggan membeberkan isi detail dokumen tersebut kepada publik sebelum waktunya.
Baca Juga: KPK Geledah Kantor Pemkab OKU, Sita Dokumen Korupsi
“Aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun. Tanya dong sama DPR sudah terima atau belum?” ucap Ara saat menghadiri acara Stakeholder Gathering Bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah bersikap kooperatif dan menghormati mekanisme parlemen. Penyampaian detail roadmap akan dilakukan setelah DPR menjadwalkan waktu yang tepat dalam masa sidang mendatang.
Menunggu Undangan Rapat Komisi V DPR
Senada dengan pernyataan tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menjelaskan bahwa roadmap 3 juta rumah akan dipaparkan secara resmi di hadapan Komisi V DPR. Hingga saat ini, kementerian masih menanti undangan resmi rapat kerja dari pihak legislatif.
Baca Juga: Defisit APBN Februari 2025 Capai Rp 31,2 Triliun, Coretax Disorot
“Nanti kita paparkan di DPR. (Targetnya) tergantung undangan DPR, kita tunggu,” ujar Fahri.
Ia menambahkan, roadmap tersebut akan menjadi dokumen publik karena merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo. Kementerian menyiapkan paparan menyeluruh agar visi besar pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan perumahan nasional bisa dimengerti secara utuh.
Fokus pada Masyarakat Bawah
Fahri juga menyoroti bahwa sebagian besar program yang akan dijalankan tahun ini masih berasal dari skema lama yang telah disetujui dalam APBN. Namun demikian, evaluasi menyeluruh tetap dilakukan, khususnya untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah yang selama ini sulit terakses oleh sistem pembiayaan perumahan.
Baca Juga: Misteri Pembunuhan JFK: Trump Ungkap Pandangan Pribadi
“Yang bermasalah itu yang di bawah, itu belum terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Sehingga mereka sulit disentuh dengan program pengadaan rumah,” jelas Fahri.
Ia menegaskan, prioritas ke depan adalah mengatasi kesenjangan tersebut agar program pembangunan rumah rakyat berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kalau kamu butuh 9 ringkasan untuk media sosialnya sekarang, tinggal kasih aba-aba. Siap lanjut langsung.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
