JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan tekadnya untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas). Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3), Bahlil menekankan pentingnya keberanian dalam melawan pihak-pihak yang mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan merugikan masyarakat.
Komitmen Memberantas Mafia Migas
Bahlil mengungkapkan bahwa mafia migas masih berperan dalam distribusi BBM, terutama Pertamax. Menurutnya, butuh langkah tegas agar penyimpangan dalam distribusi BBM bisa dihentikan. Ia pun meminta dukungan dari para santri dan kiai di Tebuireng dalam upaya ini.
“Setuju tidak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini butuh nyali,” ujar Bahlil.
Subsidi BBM Harus Tepat Sasaran
Pemerintah saat ini tengah berupaya memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Bahlil menegaskan bahwa dana subsidi yang dialokasikan negara harus disalurkan secara transparan dan akurat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat kecil.
“Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.
Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi
Selain BBM, perbaikan tata kelola juga dilakukan dalam distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi. Bahlil mengungkapkan bahwa harga LPG 3 kg yang seharusnya lebih murah sering kali melonjak di pasaran akibat permainan pihak tertentu.
“LPG ini sejak tahun 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp 36.000 per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp 23.000, Rp 25.000, bahkan Rp 30.000,” ujarnya.
Mengetahui kondisi tersebut, Bahlil merasa terpanggil untuk melakukan pembenahan. Namun, ia mengakui bahwa upaya menertibkan harga LPG di pasaran tidak mudah karena adanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mempertahankan sistem yang ada.
“Orang tidak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini,” kata Bahlil.
Anggaran Subsidi Energi Mencapai Rp 420 Triliun
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, sekitar 15 persen atau Rp 420 triliun dikelola oleh Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.
“Sebanyak Rp 87 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG per tahun, Rp 150 triliun untuk BBM, solar, dan bensin, serta Rp 187 triliun untuk subsidi listrik,” jelasnya.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil menegaskan bahwa dirinya akan terus berupaya memastikan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Saya tidak akan pernah mengenal lelah. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu,” pungkasnya.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
