SUBANG, NusantaraOfficial.com – Proyek pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, dikabarkan terganggu oleh ulah organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas iklim investasi di Indonesia.
Respons Kementerian Investasi Terhadap Gangguan
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Nurul Ikhwan, menyatakan bahwa pihaknya segera mengkonfirmasi langsung kepada manajemen BYD terkait laporan gangguan tersebut.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan aparat berwenang akan ditempuh untuk mengatasi persoalan ini secara serius.
Baca Juga: Gempar: BYD Percepat Pengisian EV dengan Teknologi 1.000 kW
Menurut Nurul, aksi premanisme tidak hanya menciptakan ketidaknyamanan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata investor global.
“Menarik investasi saat ini tidak mudah. Semua negara, termasuk Amerika Serikat, menerapkan proteksionisme ketat untuk menjaga arus investasinya,” ujarnya di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (23/4).
Pentingnya Menjaga Iklim Investasi
Nurul mengingatkan bahwa setiap tindakan yang memperbesar biaya ekonomi dan investasi akan berdampak buruk terhadap keberlanjutan proyek.
Baca Juga: Ombudsman Desak Sanksi Tegas bagi Ormas Pungli
Jika tidak ditangani, investor bisa saja membatalkan rencana mereka, menghambat penciptaan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan pabrik BYD saat ini masih berjalan sesuai rencana, dan pihak investor menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan proyek tersebut.
“Mereka yang memperparah biaya investasi harus menyadari kontribusi negatifnya terhadap ketersediaan pekerjaan,” tegas Nurul.
Baca Juga: Waspada! Konsumsi Pain Killer Berlebihan Bisa Merusak Ginjal
Seruan Penegakan Hukum dari Wakil Ketua MPR
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, turut menyuarakan keprihatinannya terhadap gangguan pembangunan pabrik BYD di Subang.
Dalam kunjungannya ke pabrik BYD di Shenzhen, China, Eddy menerima laporan adanya hambatan berupa aksi premanisme dan intervensi ormas di lokasi proyek.
Melalui akun Instagram pribadinya, Eddy menekankan pentingnya sikap tegas pemerintah dalam menangani aksi-aksi yang berpotensi menghambat investasi strategis nasional.
Baca Juga: Dorong Ekonomi 8%, MPR RI Ajak Singapura Tingkatkan Investasi
“Saya kira pemerintah harus bertindak tegas untuk menangani masalah ini,” ujarnya, dikutip Rabu (23/4).
Eddy mengingatkan bahwa keamanan dan kelancaran proyek investasi seperti pabrik BYD akan sangat menentukan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
