JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menunjukkan komitmen serius untuk memperluas akses kesejahteraan dasar, salah satunya melalui kepemilikan rumah bagi kelompok profesi strategis.
Dalam kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, program kepemilikan rumah terjangkau kini secara resmi dibuka untuk pekerja media, termasuk tim redaksi dan produksi.
Program ini dijalankan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Program Perumahan untuk Profesi Strategis
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari akselerasi distribusi rumah layak huni yang ditargetkan mencapai lebih dari 220 ribu unit hingga akhir tahun 2025. Kelompok penerima manfaat tak hanya mencakup ASN, TNI, Polri, guru, dan tenaga kesehatan, tetapi kini juga menyasar pekerja media.
“Pemerintah ingin memastikan distribusi program ini inklusif. Pekerja media sering luput dari akses program kesejahteraan, padahal peran mereka sangat penting dalam demokrasi dan pembangunan nasional,” ujar Nezar dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).
Pemerintah, melalui Kemkomdigi, telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai organisasi pers untuk memastikan kebijakan ini berbasis data dan menjangkau secara merata. Nezar menyebut, hingga kini sekitar 1.100 pekerja media telah menerima manfaat dari program serupa dan diharapkan jumlahnya bertambah pada tahun ini.
Menjawab Tantangan Backlog Perumahan
Program ini turut menjawab tantangan besar backlog perumahan nasional yang menurut data Susenas dan Kemen PKP, masih berada di angka 10,9 juta unit. Dari angka tersebut, sekitar 93% di antaranya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Merespons kondisi ini, pemerintah merevisi kriteria MBR untuk memperluas jangkauan penerima manfaat. Bila sebelumnya batas penghasilan maksimal berkisar Rp 7 juta–Rp 8 juta per bulan, kini ditingkatkan menjadi Rp 13 juta–Rp 14 juta.
“Langkah ini penting agar program tidak hanya menyasar kelompok miskin ekstrem, tapi juga menjangkau kalangan pekerja menengah, termasuk media, yang tidak tergolong miskin tetapi belum mampu membeli rumah komersial,” kata Nezar.
Dua Skema Pembiayaan: FLPP dan Tapera
Untuk mendukung realisasi program, tersedia dua skema pembiayaan utama:
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan + Subsidi Bantuan Uang Muka (FLPP + SBUM):
Skema ini memberikan bunga tetap 5% selama 20 tahun, cicilan ringan, serta uang muka rendah. Sangat cocok untuk MBR yang membutuhkan rumah pertama dengan biaya terjangkau. - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera):
Diperuntukkan bagi peserta aktif Tapera dengan minimal iuran 12 bulan. Dana Tapera dapat digunakan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah pertama.
BTN menjadi bank penyalur utama pembiayaan dalam program ini, dengan pengalaman panjang mengelola KPR subsidi pemerintah.
Fokus pada Inklusi Sosial dan Pemerataan Akses
Langkah strategis ini menunjukkan arah baru kebijakan pemerintah dalam memperluas manfaat ekonomi kepada profesi-profesi yang selama ini tidak masuk dalam skema jaminan perumahan konvensional.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tapi tentang inklusi sosial dan keadilan akses terhadap kebutuhan dasar,” pungkas Nezar.
Program ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi tantangan kepemilikan rumah yang dihadapi banyak pekerja media, sekaligus memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi kelompok profesi strategis di tengah tekanan urbanisasi dan kenaikan harga properti.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
