JAKARTA, NusantaraOfficial.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peraturan teknis (pertek) dari kementerian atau lembaga tidak boleh diterbitkan tanpa izin langsung dari presiden.
Menurutnya, selama ini banyak kebijakan teknis yang justru lebih ketat dibandingkan keputusan presiden (keppres), sehingga menghambat implementasi program nasional.
Prabowo menyoroti fenomena di mana birokrat kerap menerbitkan pertek, padahal keputusan presiden sudah ditetapkan. Ia menekankan bahwa praktik tersebut tidak boleh terjadi lagi dalam pemerintahannya.
Baca Juga: DEN Dorong Deregulasi untuk Perkuat Iklim Investasi Indonesia
Aturan Baru untuk Deregulasi
Presiden menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pertek yang keluar tanpa sepengetahuannya. Hal ini ia sampaikan dalam acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan” yang digelar di Menara Bank Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
Prabowo juga menyampaikan tekad untuk menyederhanakan birokrasi dan memangkas regulasi yang dianggap tidak logis. Tujuannya agar dunia usaha bisa lebih mudah bergerak dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Puan Maharani Tegaskan Pengamanan Rapat RUU TNI Demi Ketertiban
Presiden yang Pernah Jadi Pengusaha
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pengalamannya sebagai pengusaha selama 25 tahun di luar pemerintahan. Ia mengaku paham betul kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha saat berhadapan dengan birokrasi.
Menurutnya, pengalamannya itu membuatnya memahami pentingnya pelayanan publik yang cepat dan efisien. “Ini bagusnya presidennya mantan pengusaha. Saya pernah menghadap Himbara, Bank Mandiri, bolak-balik,” ujarnya.
Baca Juga: IMF Sambut Deregulasi Aset Digital oleh Pemerintahan Trump
Menyontek Strategi Negara Tetangga
Presiden juga mendorong agar Indonesia tidak malu meniru strategi negara lain. Ia menyebut beberapa negara seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia sebagai contoh sukses dalam menghadapi tantangan global.
Menurut Prabowo, meniru kebijakan yang efektif dari negara lain bukanlah aib, melainkan bentuk strategi adaptif. Ia bahkan membagikan cerita tentang pertemuannya dengan seorang taipan yang menyarankan prinsip “copy with pride” sebagai pendekatan kebijakan.
Baca Juga: Arne Slot Ragu pada Chiesa? Minimnya Menit Bermain Jadi Sorotan
Menteri Diminta Tak Ragu Terbitkan Izin
Di bagian akhir, Prabowo mengajak para menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk tidak ragu mengeluarkan izin demi kepentingan rakyat.
Dengan tegas, ia ingin memastikan bahwa kepastian regulasi dan efisiensi birokrasi menjadi fondasi utama pemerintahannya dalam menarik investasi dan menjaga daya saing ekonomi Indonesia.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
